Dokumen (surat resmi)

Surat Pernyataan Berhenti Gibran Rakabuming Raka dari Jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Ketua MPR RI (November 2026)

Oleh Gibran Rakabuming Raka

Wakil Presiden Republik Indonesia, Jakarta · Raka, Gibran Rakabuming. (2026). Surat Pernyataan Berhenti dari Jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Ahmad Muzani. Jakarta, November 2026. 1 halaman. · 2026-11

Nomor inventaris

KBA-DOK-2026-0009

Jenis dokumen

Dokumen (surat resmi)

Sumber terbitan

Wakil Presiden Republik Indonesia, Jakarta

Tanggal terbit

2026-11

Edisi dan halaman

Raka, Gibran Rakabuming. (2026). Surat Pernyataan Berhenti dari Jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Ahmad Muzani. Jakarta, November 2026. 1 halaman.

Penulis

Gibran Rakabuming Raka

Subjek

Gibran Rakabuming Raka Pengunduran diri Wakil Presiden Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 Ketatanegaraan Indonesia Prabowo Subianto Ahmad Muzani Politik Indonesia 2026 Surat resmi

Klasifikasi LC

JQ760–779 — Pemerintahan dan politik Indonesia KNW — Hukum Indonesia

Subjek LCSH

Gibran Rakabuming Raka, 1987- -- Resignation Vice-Presidents -- Indonesia -- Resignation Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat Constitutional law -- Indonesia Indonesia -- Politics and government -- 21st century

Kategori BISAC

POL054000 POLITICAL SCIENCE / World / Asian LAW018000 LAW / Constitutional POL022000 POLITICAL SCIENCE / Constitutions

Tempat

Jakarta, Indonesia

Bahasa

Indonesia

Keterangan

Dokumen ini adalah salinan surat bertanda tangan Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029, kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Ahmad Muzani, di Jakarta. Surat satu halaman ini berkop lambang dan tulisan "Wakil Presiden Republik Indonesia", bertitimangsa Jakarta, November 2026 (angka tanggalnya tertutup coretan pada salinan sehingga tidak terbaca), dan berisi pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas permintaan sendiri. Salinan ini masuk ke koleksi arsip pada 13 November 2026 dalam bentuk citra digital yang beredar luas di ruang publik. Ia disimpan sebagai rekaman primer atas salah satu peristiwa ketatanegaraan paling menentukan dalam sejarah Republik sesudah Reformasi, yakni pengunduran diri seorang wakil presiden yang sedang menjabat, sebuah peristiwa yang dalam sejarah Indonesia hanya memiliki satu preseden, yaitu pengunduran diri Mohammad Hatta pada 1956. Isi surat tersusun dalam enam paragraf yang ringkas dan formal. Paragraf pertama memuat pernyataan pokok: penulis, dengan menyebut nama dan masa jabatannya, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri. Paragraf kedua memberi alasan dalam bahasa yang sengaja umum, yaitu bahwa keputusan itu diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, disertai keyakinan bahwa negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi diri sendiri. Paragraf ketiga mencatat bahwa hal tersebut telah dilaporkan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto pada 10 dan 11 November 2026. Paragraf keempat memohon agar Majelis menindaklanjuti pernyataan itu sesuai Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan. Paragraf kelima, melalui Majelis, menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas kepercayaan selama mengemban amanah sebagai Wakil Presiden, dan paragraf penutup berisi salam formal yang lazim dalam surat dinas. Dari sisi diplomatika, beberapa ciri patut dicatat oleh peneliti. Kop surat memakai lambang bintang bersudut lima yang dilingkari untaian padi dan kapas, lambang jabatan Wakil Presiden, dengan cap timbul (emboss) samar di sudut kiri atas. Surat tidak mencantumkan nomor, lampiran, maupun perihal, sesuatu yang lazim pada surat pribadi pejabat negara yang bersifat pernyataan kehendak, bukan surat dinas kelembagaan. Tanda tangan dibubuhkan di atas nama lengkap tanpa cap jabatan di bagian bawah. Tanggal surat tidak terbaca pada salinan ini, tetapi karena isinya merujuk laporan kepada Presiden pada 10 dan 11 November 2026, surat ini paling awal dibuat pada 11 November 2026. Pilihan alamat juga bermakna: surat ditujukan kepada Ketua MPR, bukan kepada Presiden, sehingga sejalan dengan pandangan yang mengemuka di DPR bahwa persetujuan atas pengunduran diri presiden atau wakil presiden berada pada lembaga MPR, bukan pada salah satu dari keduanya. Latar peristiwanya panjang. Sejak pertengahan 2025, tekanan agar Gibran meninggalkan jabatannya terus menguat. Pada 26 Mei 2025, Forum Purnawirawan Prajurit TNI melayangkan surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025 kepada pimpinan MPR, DPR, dan DPD yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden, antara lain dengan dalil bahwa putusan Mahkamah Konstitusi atas Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu melanggar hukum acara Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pada Agustus 2026, pakar hukum tata negara dan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana secara terbuka meminta Gibran mundur, sementara gugatannya atas surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara 255/G/2026/PTUN.JKT, dengan Gibran sebagai tergugat II intervensi. Polemik kemudian memuncak setelah putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung memantik perdebatan tentang keabsahan ijazahnya. Pada Selasa, 10 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan bahwa Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan sekitar dua setengah jam. Prasetyo membantah kabar bahwa Presiden menolak niat tersebut dan menyebut Presiden memberikan sejumlah saran. Menurut keterangan yang sama, Gibran juga memohon kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Pada hari-hari berikutnya, perdebatan bergeser ke soal mekanisme: Golkar menilai Wakil Presiden seharusnya mengumumkan sendiri niatnya kepada publik, sementara Sekretaris Jenderal NasDem meminta polemik segera diakhiri. Surat ini dapat dibaca sebagai jawaban formal atas perdebatan prosedural itu, karena ia memindahkan persoalan dari ruang pertemuan tertutup ke lembaga yang secara konstitusional berwenang. Secara konstitusional, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa apabila terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang selambat-lambatnya enam puluh hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Dengan demikian, penyampaian niat mundur kepada Presiden tidak dengan sendirinya mengakhiri masa jabatan, dan pengisian jabatan bukan keputusan Presiden seorang diri melainkan keputusan Majelis yang dituangkan dalam ketetapan. Ketentuan tata tertib MPR juga mengatur bahwa bila presiden atau wakil presiden mengundurkan diri sebelum Majelis memutus usul pemberhentian, sidang paripurna atas usul tersebut tidak dilanjutkan. Karena itu surat ini berada tepat di persimpangan dua jalur konstitusional yang berbeda, jalur pemakzulan yang berpangkal di DPR dan Mahkamah Konstitusi, serta jalur pengunduran diri yang bermuara langsung di MPR. Perbandingan historis memberi kedalaman tambahan. Mohammad Hatta menyampaikan pengunduran dirinya pada 1956 di bawah Undang-Undang Dasar Sementara 1950, ketika jabatan Wakil Presiden kemudian dibiarkan kosong selama bertahun-tahun. Kasus 2026 berlangsung di bawah UUD 1945 hasil amendemen, yang tidak lagi membiarkan kekosongan itu berlarut, melainkan mewajibkan pengisian dalam tenggat yang tegas. Dokumen ini dengan demikian menjadi bahan penting untuk studi perbandingan tentang etika jabatan, legitimasi elektoral, dan desain kelembagaan kepresidenan Indonesia dari masa demokrasi parlementer hingga masa pasca-Reformasi. Dari sudut retorika politik, surat ini menarik karena kehematannya. Tidak satu kalimat pun menyebut ijazah, putusan pengadilan, desakan purnawirawan, atau tekanan partai. Seluruh alasan dibingkai sebagai pengorbanan pribadi demi kepentingan negara, dan kesaksian tentang pertemuan dengan Presiden dicantumkan sebagai penanda bahwa keputusan diambil dalam suasana tertib, bukan krisis terbuka. Bahasa seperti ini lazim dalam tradisi surat pengunduran diri pejabat tinggi di Asia Tenggara, ketika kehormatan jabatan dijaga dengan tidak menyebut sebab-sebab yang diperdebatkan. Catatan kearsipan: salinan ini diterima dalam bentuk citra yang telah dipertajam agar teksnya mudah dibaca. Pada saat pencatatan, sumber-sumber berita yang dikonsultasikan telah mengonfirmasi penyampaian niat mundur kepada Presiden pada 10 November 2026, tetapi belum memuat konfirmasi resmi MPR tentang penerimaan surat ini maupun jadwal tindak lanjutnya. Peneliti dianjurkan mencocokkan salinan ini dengan rilis resmi Sekretariat Jenderal MPR atau Sekretariat Wakil Presiden ketika tersedia. Dokumen ini berkaitan erat dengan dokumen Kesimpulan Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolri tertanggal 12 November 2026 dalam koleksi yang sama, yang merekam ketegangan politik pada pekan yang sama, serta dengan briefing KBA13 Insight Update 11 November 2026 tentang nasib jabatan wakil presiden di Jakarta. Rujukan: Metro TV, "Istana: Gibran Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo" (10 November 2026), https://www.metrotvnews.com/play/kqYC0Zpx-istana-gibran-sampaikan-niat-mundur-kepada-prabowo; AFU.ID tentang mekanisme pengunduran diri wakil presiden, https://afu.id/nasional/memang-bisa-wapres-ajukan-pengunduran-diri-langsung-ke-presiden-ini-aturan-yang-perlu-dicatat-gibran-sebelum-mundur; Bisnis.com tentang surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI (3 Juni 2025), https://kabar24.bisnis.com/read/20250603/15/1882258/ini-isi-surat-usulan-pemakzulan-gibran-yang-resmi-diterima-dpr.

Status hak cipta

Koleksi pribadi KBA13 Academy

Extent

1 halaman

Source

Koleksi

Dokumen