Dokumen (kesimpulan rapat kerja DPR)

Kesimpulan Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolri tentang Kasus Penyadapan dan Pasal Makar (12 November 2026)

Oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Habiburokhman, Suyudi Ario Seto

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta · Komisi III DPR RI & Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2026). Kesimpulan Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Kamis, 12 November 2026. Jakarta: DPR RI. 1 halaman. · 2026-11-12

Nomor inventaris

KBA-DOK-2026-0010

Jenis dokumen

Dokumen (kesimpulan rapat kerja DPR)

Sumber terbitan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta

Tanggal terbit

2026-11-12

Edisi dan halaman

Komisi III DPR RI & Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2026). Kesimpulan Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Kamis, 12 November 2026. Jakarta: DPR RI. 1 halaman.

Penulis

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Habiburokhman Suyudi Ario Seto

Subjek

Komisi III DPR RI Kepolisian Negara Republik Indonesia Penyadapan ilegal Akses ilegal Penghilangan data elektronik Makar Keamanan negara Listyo Sigit Prabowo Prabowo Subianto Politik Indonesia 2026

Klasifikasi LC

HV6773 — Kejahatan komputer JF1525.I6 — Intelijen negara JQ760–779 — Pemerintahan dan politik Indonesia

Subjek LCSH

Wiretapping -- Indonesia Computer crimes -- Indonesia Treason -- Indonesia Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat. Komisi III Police -- Indonesia National security -- Indonesia

Kategori BISAC

POL036000 POLITICAL SCIENCE / Intelligence & Espionage POL012000 POLITICAL SCIENCE / Security (National & International) POL054000 POLITICAL SCIENCE / World / Asian

Tempat

Jakarta, Indonesia

Bahasa

Indonesia

Keterangan

Dokumen ini adalah salinan lembar Kesimpulan Rapat Kerja Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, yang berlangsung pada Kamis, 12 November 2026. Lembar satu halaman ini berkop lambang Garuda Pancasila dan tulisan "Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia", memuat dua butir kesimpulan, dan ditandatangani oleh dua pihak: Dr. H. Habiburokhman, S.H., M.H. (nomor anggota A-88) selaku Ketua Komisi III DPR RI, dan Jenderal Pol. Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si. selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salinan ini masuk ke koleksi arsip pada 13 November 2026 dalam bentuk citra digital, sehari sesudah rapat, dan disimpan sebagai rekaman primer tentang cara parlemen membingkai salah satu perkara keamanan negara paling serius dalam sejarah kepolisian Indonesia. Butir pertama kesimpulan menyatakan bahwa Komisi III DPR RI mengapresiasi langkah tegas Kapolri beserta jajaran dalam mengungkap tindak pidana penyadapan dan atau akses ilegal dan atau penghilangan data elektronik, dan meminta agar penanganannya dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Butir kedua jauh lebih menentukan. Di sini Komisi III menegaskan bahwa perbuatan para tersangka merupakan tindakan makar, dan karena itu meminta Kapolri beserta jajaran agar para tersangka dikenakan pasal makar serta terus mengusut kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Dengan demikian, dokumen ini merekam peralihan penting dalam kualifikasi perkara: dari tindak pidana siber dan informasi elektronik menuju kejahatan terhadap keamanan negara. Dari sisi diplomatika, lembar kesimpulan rapat kerja adalah genre dokumen parlementer yang khas. Ia bukan risalah lengkap jalannya rapat, melainkan rumusan akhir yang disepakati dan ditandatangani bersama oleh pimpinan komisi dan pimpinan mitra kerja. Tanda tangan bersama itu memberi bobot politik tersendiri, karena Kapolri ikut membubuhkan tanda tangan di bawah butir yang meminta penerapan pasal makar, meskipun kesimpulan rapat kerja tidak mengikat secara hukum acara pidana. Peneliti juga akan menemukan beberapa kekeliruan ketik yang dibiarkan apa adanya dalam dokumen, seperti penulisan "illegal acces" dan "mengusust", ciri yang lazim pada dokumen yang dirumuskan dan dicetak dalam tempo cepat di ruang rapat. Latar perkaranya bermula pada 3 November 2026, ketika Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik, termasuk penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Perkara ini menyeret nama mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah perwira tinggi Polri. Pada 5 November 2026, Slamet Uliandi menyusul ditetapkan sebagai tersangka, dan pada hari yang sama kepolisian menahan Listyo, Ahrie, dan Eko di Rumah Tahanan Mako Brimob, Depok, Jawa Barat. Pada hari itu pula Habiburokhman mengaku terkejut mendengar informasi bahwa pimpinan Komisi III turut menjadi sasaran penyadapan, padahal menurutnya sebagian besar anggota komisi mendukung penuh agenda Polri ketika Listyo memimpin korps tersebut. Pada 8 dan 9 November 2026, Habiburokhman mengumumkan rapat kerja khusus dengan Kapolri untuk membongkar dalang dan motif penyadapan terhadap Kepala Negara. Ia sejak awal menyatakan bahwa para terduga pelaku jangan hanya dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, melainkan dengan pasal makar dan pasal-pasal terkait keamanan negara. Rapat baru dapat digelar pada Kamis karena masa persidangan DPR baru dibuka kembali pada Selasa, 10 November 2026. Dokumen ini, dengan demikian, adalah pengukuhan formal atas sikap yang sudah diumumkan Ketua Komisi III beberapa hari sebelumnya, kini dengan tanda tangan Kapolri di sisinya. Secara hukum, kesimpulan ini membuka persoalan yang patut dikaji. Makar dalam hukum pidana Indonesia secara tradisional berkaitan dengan serangan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, keutuhan wilayah negara, dan pemerintahan yang sah, dan kini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Pertanyaannya adalah apakah penyadapan dan penghapusan data, betapapun seriusnya, dapat memenuhi unsur permulaan pelaksanaan makar, ataukah lebih tepat ditempatkan dalam rezim pidana siber, intersepsi, dan rahasia negara. Kualifikasi akhir tetap menjadi wewenang penyidik, penuntut umum, dan hakim, sedangkan kesimpulan rapat kerja adalah sikap politik lembaga pengawas. Ketegangan antara rekomendasi politik dan kemandirian penegakan hukum inilah salah satu nilai analitis utama dokumen ini. Dokumen ini juga penting bagi studi hubungan sipil dan kepolisian serta studi intelijen. Untuk pertama kalinya seorang mantan Kapolri berstatus tersangka dalam perkara penyadapan terhadap presiden yang sedang menjabat, dan parlemen meminta perkara itu diperlakukan sebagai ancaman terhadap negara. Hal ini mengangkat pertanyaan besar tentang kendali demokratis atas kapasitas penyadapan aparat, tentang batas antara pengamanan dan pengawasan politik, serta tentang perlunya undang-undang khusus penyadapan yang hingga kini belum terwujud. Infografis kajian di lingkungan DPR sendiri pernah mencatat bahwa pengaturan penyadapan tersebar di berbagai undang-undang dengan ketentuan yang berbeda-beda. Frasa penutup butir kedua, "terus mengusut kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain", layak dibaca secara cermat. Rumusan ini membuka ruang perluasan penyidikan ke luar lingkar tersangka awal, baik ke arah aktor yang memesan atau memanfaatkan hasil penyadapan, maupun ke arah jaringan teknis yang menyediakan perangkat dan akses. Dalam tradisi politik Indonesia, frasa semacam ini kerap menjadi pintu bagi perkara yang semula teknis untuk berkembang menjadi perkara politik berskala besar, sebagaimana tampak dalam berbagai kasus keamanan negara sejak masa Orde Baru. Karena itu, dokumen ini juga merupakan titik awal untuk melacak ke mana penyidikan bergerak dalam bulan-bulan berikutnya, siapa yang akhirnya diperiksa, dan bagaimana pengadilan kelak menilai kualifikasi makar yang diminta parlemen. Bagi pengkaji keamanan nasional, rangkaian itu akan menunjukkan seberapa jauh rekomendasi politik parlemen benar-benar membentuk arah penegakan hukum. Dokumen ini muncul pada pekan yang sama dengan pernyataan berhenti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada Ketua MPR, yang juga tersimpan dalam koleksi ini. Keduanya bersama-sama menggambarkan pekan pertama Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 sebagai momen ketika lembaga-lembaga negara bergerak cepat di tengah krisis kepercayaan, baik di lingkar kepresidenan maupun di tubuh kepolisian. Peneliti dianjurkan membaca dokumen ini berdampingan dengan pemberitaan resmi DPR dan pernyataan Divisi Humas Polri. Catatan kearsipan: salinan diterima sebagai citra yang telah dipertajam agar teks mudah dibaca, dan perlu dicocokkan dengan arsip resmi Sekretariat Jenderal DPR RI bila tersedia. Rujukan: RMOL, "Komisi III Ingin Bongkar Dalang Penyadapan Prabowo" (9 November 2026), https://rmol.id/read/2026/11/09/727695/komisi-iii-ingin-bongkar-dalang-penyadapan-prabowo; RMOL, "Habiburokhman Kecewa Kalau Komisi III DPR Turut Disadap Listyo Sigit Dkk" (5 November 2026), https://rmol.id/read/2026/11/05/727331/habiburokhman-kecewa-kalau-komisi-iii-dpr-turut-disadap-listyo-sigit-dkk; Investortrust.id, "Komisi III DPR dan Kapolri Rapat Bahas Kasus Penyadapan Ilegal Kamis", https://investortrust.id/national/121884/komisi-iii-dpr-dan-kapolri-rapat-bahas-kasus-penyadapan-ilegal-kamis; Gebrak.id tentang penetapan dan penahanan tersangka, https://www.gebrak.id/?p=62056; Infografis Pusat Kajian DPR tentang politik hukum pengaturan penyadapan, https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/infografis/infografis-public-108.pdf.

Status hak cipta

Koleksi pribadi KBA13 Academy

Extent

1 halaman

Source

Koleksi

Dokumen