Kliping

Salah Tafsir Jokowi

Oleh Radhar Panca Dahana

Kompas · Kompas, Jumat, 17 Oktober 2014; rubrik Opini · 2014-10-17

Nomor inventaris

KBA-KLP-2014-0022

Jenis dokumen

Kliping

Sumber terbitan

Kompas

Tanggal terbit

2014-10-17

Edisi dan halaman

Kompas, Jumat, 17 Oktober 2014; rubrik Opini

Penulis

Radhar Panca Dahana

Subjek

Joko Widodo Revolusi mental Kepemimpinan politik Kebudayaan dan politik Kearifan lokal Kritik rasionalisme modern Pemerintahan Indonesia

Klasifikasi LC

JQ760–779 — Pemerintahan dan politik Indonesia

Subjek LCSH

Widodo, Joko, 1961- Political leadership -- Indonesia Indonesia -- Politics and government -- 1998-

Kategori BISAC

POL054000 POLITICAL SCIENCE / World / Asian

Bahasa

Indonesia

Keterangan

Kliping ini memuat artikel opini Radhar Panca Dahana berjudul "Salah Tafsir Jokowi" dari harian Kompas, Jumat, 17 Oktober 2014. Artikel tersebut terbit tiga hari sebelum pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ketujuh pada 20 Oktober 2014. Penulis menandatangani tulisannya dengan keterangan "Budayawan". Halaman kliping menampilkan judul besar berhuruf miring di bagian atas, nama penulis di bawahnya, lima kolom teks dengan tiga subjudul, dan sebuah ilustrasi karya Handining berupa serutan kayu tradisional di atas balok kayu berwarna merah bata. Pilihan ilustrasi itu tampak menyindir latar Jokowi sebagai pengusaha mebel sekaligus menghadirkan metafora tentang alat sederhana yang mampu membentuk bahan mentah menjadi sesuatu yang berguna. Radhar Panca Dahana (1965–2021) dikenal sebagai sastrawan, penyair, esais, dan pemikir kebudayaan. Ia aktif menulis kolom di berbagai media nasional, mendirikan Federasi Teater Indonesia, dan lama mengajar di Universitas Indonesia. Tulisan-tulisannya kerap mempersoalkan dominasi cara berpikir modern Barat dalam kehidupan bangsa Indonesia serta menyerukan agar bangsa ini kembali menimba kearifan dari tradisi dan budaya maritim Nusantara. Artikel ini merupakan salah satu contoh khas dari posisi intelektual tersebut, ditulis ketika euforia politik menyambut presiden baru sedang memuncak. Pokok persoalan artikel ini adalah frasa "revolusi mental", slogan kampanye Jokowi yang pada pertengahan hingga akhir 2014 ramai dibicarakan di media sosial dan ruang publik. Radhar membuka tulisannya dengan keengganan menulis tentang tren yang sedang ramai, karena ia menganggap banyak pengamat terjebak pada mode intelektual sesaat. Namun ia merasa perlu menulis karena menurutnya terjadi salah tafsir sejak awal terhadap gagasan tersebut, dan salah tafsir itu dapat merugikan Jokowi sendiri serta melahirkan harapan palsu di tengah masyarakat. Bagian pertama, berjudul "Kecerdasan tradisional", berangkat dari pengamatan bahwa citra publik Jokowi kerap dibentuk secara merendahkan. Penulis mengakui bahwa jika diukur dengan standar kepemimpinan modern, misalnya kecakapan retorika, penguasaan bahasa Inggris, atau kemampuan presentasi seorang eksekutif korporasi, Jokowi tidak menonjol bila dibandingkan dengan tokoh seperti Soekarno, Habibie, Gus Dur, atau pemimpin dunia lain. Akan tetapi, menurut Radhar, ukuran-ukuran itu justru menyesatkan. Keistimewaan Jokowi terletak pada jenis kecerdasan lain, sejenis kecerdasan tradisional atau primordial yang tumbuh dari pengalaman hidup, pergaulan dengan alam, dan warisan budaya Jawa. Kecerdasan semacam ini, dalam pandangan penulis, tidak lahir dari pendidikan formal dan tidak dapat dipetakan secara sistematis oleh epistemologi modern. Bagian kedua, "Kapasitas mental", menjelaskan cara kerja kecerdasan tersebut. Radhar menggambarkannya sebagai kemampuan memahami persoalan dengan seluruh indra dan perasaan, bukan semata dengan nalar hitung-hitungan. Ia mengaitkan gagasan ini dengan kritik terhadap adagium Cartesian "aku berpikir maka aku ada", lalu menawarkan pandangan bahwa manusia juga ada karena merasa dan menghayati. Dari sinilah ia membaca makna kata "mental" dalam slogan Jokowi. Kata itu, menurutnya, tidak menunjuk pada kapasitas akal yang perlu diubah melalui program rasional, melainkan pada kapasitas batin yang selama ini dipinggirkan oleh rasionalisme-materialistik. Revolusi mental dengan demikian dibaca sebagai upaya memulihkan keseimbangan antara rasio dan rasa, sekaligus koreksi terhadap kekeliruan budaya Barat modern yang telah diserap bangsa Indonesia. Bagian ketiga, "Lahir Jokowi lain", menarik implikasi praktis. Radhar menilai bahwa revolusi mental tidak akan berhasil bila diserahkan pada perhitungan para ahli ilmu sosial, ekonom, atau teknokrat yang terbiasa dengan pendekatan pragmatis dan oportunistis. Ia menyerukan agar bangsa ini melahirkan lebih banyak sosok dengan kemampuan sejenis, tidak cukup satu orang di istana. Menurut penulis, Indonesia memiliki ratusan etnik dan subetnik dengan kekayaan adab dan tradisi yang besar, sehingga potensi untuk melahirkan pemimpin-pemimpin dengan kecerdasan batin seperti itu sangat luas. Ia menutup artikel dengan pertanyaan retoris tentang mungkinnya sebuah revolusi mental bila dirancang oleh mereka yang belum mengalami revolusi batin, sambil mengingatkan bahwa Jokowi dan rakyatnya bukanlah makhluk artifisial. Dari sudut kajian politik dan kebudayaan, artikel ini penting karena memperlihatkan salah satu cara kaum budayawan membaca fenomena Jokowi pada masa transisi kekuasaan 2014. Pada saat itu, sebagian besar perdebatan publik tentang revolusi mental berkisar pada rencana program, misalnya reformasi birokrasi, pendidikan karakter, atau kampanye perubahan perilaku. Radhar memilih jalan berbeda dengan menafsirkan gagasan itu sebagai persoalan epistemologis dan kultural. Ia menempatkan Jokowi sebagai simbol perlawanan terhadap logosentrisme dan sebagai representasi kecerdasan lokal yang selama ini dianggap kurang bernilai oleh elite terdidik. Pembacaan semacam ini dapat dipahami dalam konteks wacana yang lebih panjang tentang kearifan lokal, nativisme budaya, dan kritik terhadap modernitas di Indonesia. Gagasan Radhar bersinggungan dengan perdebatan lama sejak Polemik Kebudayaan tahun 1930-an, ketika Sutan Takdir Alisjahbana menganjurkan orientasi ke Barat sementara Sanusi Pane dan Ki Hajar Dewantara menekankan nilai-nilai Timur. Artikel ini juga dapat dibaca bersama tulisan-tulisan lain pada masa yang sama tentang populisme Jokowi, kemunculan pemimpin dari luar lingkaran elite lama, dan harapan besar masyarakat terhadap figur yang dianggap sederhana dan dekat dengan rakyat. Bagi pembaca masa kini, kliping ini memiliki nilai ganda. Pertama, ia merekam suasana intelektual menjelang dimulainya pemerintahan Jokowi, ketika harapan publik terhadap presiden baru masih sangat tinggi. Kedua, ia menyediakan bahan pembanding untuk menilai perjalanan program Gerakan Nasional Revolusi Mental yang kemudian dijalankan pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, termasuk lewat Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016. Peneliti dapat membandingkan tafsir kebudayaan Radhar dengan bentuk kebijakan yang akhirnya dilaksanakan, yang justru banyak bersandar pada pendekatan birokratis dan kampanye perilaku seperti integritas, etos kerja, dan gotong royong. Artikel ini juga relevan untuk kajian antropologi politik dan studi kepemimpinan di Indonesia. Gagasan tentang kecerdasan tradisional yang tidak dapat diformalkan membuka diskusi mengenai sumber legitimasi pemimpin dalam masyarakat Asia Tenggara, hubungan antara karisma dan kesederhanaan, serta peran simbol budaya dalam politik elektoral. Mahasiswa yang mempelajari pemikiran politik Indonesia, sosiologi pengetahuan, atau hubungan agama dan budaya dapat memanfaatkan tulisan ini sebagai contoh argumen kebudayaan yang menolak reduksi persoalan bangsa menjadi sekadar urusan teknokratis. Tentu saja argumen Radhar juga terbuka untuk dikritik. Sebagian pembaca dapat menilai bahwa pembedaan tajam antara rasionalitas Barat dan kecerdasan tradisional Nusantara cenderung menyederhanakan kedua tradisi tersebut. Pujian terhadap kecerdasan batin seorang pemimpin juga berisiko melahirkan pengkultusan figur, sesuatu yang justru diwaspadai penulis ketika ia menyerukan lahirnya banyak Jokowi lain. Selain itu, tafsir budaya ini tidak banyak membahas mekanisme kelembagaan, akuntabilitas, dan kebijakan publik yang menentukan berhasil atau gagalnya sebuah agenda perubahan. Kritik semacam ini tidak mengurangi nilai artikel, tetapi membantu menempatkannya sebagai salah satu suara dalam perdebatan publik yang lebih luas. Secara fisik, kliping ini berupa satu halaman koran utuh berwarna kekuningan dengan teks lima kolom yang masih terbaca jelas. Tepi kanan atas memperlihatkan sisa judul artikel lain dari halaman yang sama. Gambar yang diunggah merupakan hasil pemindaian atau foto yang telah diluruskan dan diperjelas untuk keperluan keterbacaan. Teks lengkap artikel tidak disalin ke dalam katalog ini karena hak ciptanya berada pada penulis dan penerbit; keterangan ini merupakan uraian kuratorial yang disusun untuk membantu pengguna memahami isi, konteks, dan nilai penelitian kliping tersebut. Subjek penelusuran yang sesuai untuk kliping ini meliputi Joko Widodo, revolusi mental, kepemimpinan politik Indonesia, kebudayaan dan politik, kearifan lokal, kritik terhadap rasionalisme modern, serta pemerintahan Indonesia pasca-Reformasi. Untuk keperluan kutipan, rujukan dapat ditulis sebagai berikut: Radhar Panca Dahana, "Salah Tafsir Jokowi", Kompas, 17 Oktober 2014, rubrik Opini. Pengguna disarankan mencocokkan nomor halaman dengan arsip Kompas apabila kutipan memerlukan rincian tersebut.

Status hak cipta

Koleksi pribadi KBA13 Academy

Koleksi

Kliping