Kliping

Kepemimpinan Kelautan

Oleh Arif Satria

Kompas · Kompas, Sabtu, 3 Mei 2014; rubrik Opini (tanggal dipastikan dari Pengantar Redaksi pada halaman yang sama) · 2014-05-03

Nomor inventaris

KBA-KLP-2014-0027

Jenis dokumen

Kliping

Sumber terbitan

Kompas

Tanggal terbit

2014-05-03

Edisi dan halaman

Kompas, Sabtu, 3 Mei 2014; rubrik Opini (tanggal dipastikan dari Pengantar Redaksi pada halaman yang sama)

Penulis

Arif Satria

Subjek

Kebijakan kelautan Kepemimpinan kelautan Nelayan Perikanan Pemilu 2014 Budaya bahari Kementerian Kelautan dan Perikanan

Klasifikasi LC

GC1018 — Kebijakan sumber daya laut

Subjek LCSH

Marine resources -- Government policy -- Indonesia Fisheries -- Indonesia Political leadership -- Indonesia

Kategori BISAC

POL044000 POLITICAL SCIENCE / Public Policy / Environmental Policy

Bahasa

Indonesia

Keterangan

Kliping ini memuat artikel opini Arif Satria berjudul "Kepemimpinan Kelautan" dari harian Kompas, Sabtu, 3 Mei 2014. Penulis tercantum sebagai Dekan Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. Potongan kliping ini tidak menyertakan kepala halaman bertanggal, tetapi kotak "Pengantar Redaksi" di bagian bawah halaman merujuk tulisan di Kompas Siang edisi Sabtu, 3 Mei 2014, sehingga tanggal terbit dapat dipastikan. Halaman kliping memperlihatkan judul besar berhuruf miring, nama penulis, ilustrasi berwarna karya Jitet berupa tangan raksasa dari logam yang menunjuk di dasar laut dengan ikan-ikan dan gelembung udara, empat kolom teks dengan dua subjudul, yakni "Tiga tingkat kesadaran" dan "Setelah pemilu", serta kotak pengantar redaksi tentang tulisan lain mengenai dilema tembakau. Arif Satria membuka tulisannya dengan pertanyaan tentang harapan perubahan setelah Pemilu 2014. Apakah nelayan dan pembudidaya ikan akan makin sejahtera? Apakah laut makin memajukan ekonomi nasional, pencemaran dan kerusakan sumber daya laut makin terkendali, serta konflik kewenangan di laut dapat diakhiri? Menurut penulis, pertanyaan-pertanyaan ini menegaskan bahwa politik sangat menentukan masa depan laut, sehingga perlu ditanyakan perubahan politik seperti apa yang kondusif bagi pembangunan kelautan. Bagian "Tiga tingkat kesadaran" memaparkan kerangka analisis yang sering dikemukakan penulis. Tingkat pertama adalah kesadaran individual, yaitu pengetahuan seseorang tentang peran strategis kelautan secara ekologis, ekonomi, dan geopolitik, tetapi belum berujung pada tindakan yang berdampak publik. Tingkat kedua adalah kesadaran kolektif, ketika pengetahuan itu telah dimiliki sekelompok orang dan menjadi wacana publik karena kelautan dianggap kepentingan bersama. Kesadaran ini umumnya tumbuh di kalangan masyarakat sipil, akademisi, dan pers, serta dapat melahirkan program-program konservasi, meskipun belum menghasilkan perubahan sistemik. Tingkat ketiga adalah kesadaran politik, yaitu kesadaran yang berujung pada kebijakan yang melahirkan perubahan struktural di bidang kelautan. Kesadaran ini semestinya dimiliki politisi di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah serta pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Penulis kemudian menilai kondisi Indonesia. Para pemimpin, dari presiden hingga bupati, dinilai sudah sadar akan pentingnya laut, tetapi kesadaran itu belum tercermin dalam kebijakan. Nelayan belum sejahtera, kewenangan masih tumpang tindih, kerusakan sumber daya terus terjadi, dan peran ekonomi kelautan belum maksimal. Artinya, kesadaran para pengambil kebijakan paling tinggi baru bersifat kolektif, bahkan mungkin masih individual. Penulis membandingkannya dengan isu perubahan iklim, yang dalam satu dekade berubah dari kesadaran individual para ilmuwan menjadi kesadaran politik, ditandai dengan pembentukan Dewan Nasional Perubahan Iklim, dukungan terhadap perdagangan karbon, dan upaya mengarusutamakan perubahan iklim dalam kebijakan. Dari perbandingan ini ia bertanya apakah transformasi serupa mungkin terjadi pada isu kelautan. Bagian "Setelah pemilu" berargumen bahwa kesadaran politik umumnya bersumber dari pemimpin. Kesadaran itu akan tumbuh subur bila pemimpin memiliki apa yang penulis sebut ocean leadership atau kepemimpinan kelautan. Ia menunjuk Presiden Abdurrahman Wahid sebagai contoh pemimpin dengan kesadaran politik kelautan, yang diwujudkan melalui pembentukan Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan, kemudian menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun, setelah itu yang terjadi justru sebaliknya: wacana membubarkan kementerian tersebut sempat muncul karena setoran penerimaan negara bukan pajak dianggap kecil, dan Rancangan Undang-Undang Kelautan selama sekitar sepuluh tahun hanya menjadi wacana. Penulis berharap Pemilu 2014 melahirkan presiden dengan kepemimpinan kelautan yang kuat, yang mampu menciptakan tata kelola laut yang baik, menjadikan laut sumber pertumbuhan dan keadilan ekonomi, serta memperkuat budaya bahari. Ia juga berharap anggota legislatif terpilih berani memberi dukungan legislasi dan anggaran. Artikel ditutup dengan harapan agar kelautan menjadi arus utama pembangunan sesuai identitas bangsa bahari. Konteks sesudah artikel ini terbit menjadikannya sangat menarik secara historis. Beberapa bulan kemudian, Joko Widodo memenangi pemilihan presiden dengan mengusung visi Poros Maritim Dunia. Pemerintahannya membentuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada Oktober 2014, sementara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan akhirnya disahkan pada tahun yang sama, mengakhiri penantian panjang yang disinggung penulis. Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tentang pemberantasan penangkapan ikan ilegal juga menandai perubahan besar. Dengan demikian, artikel ini dapat dibaca sebagai bagian dari wacana publik yang menyiapkan jalan bagi kebangkitan agenda maritim dalam pemerintahan baru. Arif Satria sendiri kemudian menjadi Rektor Institut Pertanian Bogor sejak 2017 dan dikenal luas sebagai pakar ekologi politik kelautan dan perikanan. Kerangka tiga tingkat kesadaran yang ia uraikan dalam artikel ini mencerminkan pendekatan ekologi politik yang menghubungkan pengetahuan, wacana, dan kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya alam. Bagi peneliti, kliping ini berguna sebagai contoh bagaimana akademisi memanfaatkan momentum pemilu untuk mengarahkan agenda kebijakan. Kliping ini relevan untuk kajian kebijakan kelautan, antropologi masyarakat pesisir, dan politik sumber daya alam. Bagi pembaca di Aceh, isu ini juga berkaitan dengan peran lembaga adat laut seperti Panglima Laot, yang menunjukkan bahwa tata kelola laut tidak hanya ditentukan negara, tetapi juga oleh institusi lokal. Mahasiswa dapat membandingkan gagasan kepemimpinan kelautan dalam artikel ini dengan pelaksanaan kebijakan Poros Maritim Dunia dan menilai capaian serta kekurangannya. Sebagai catatan kritis, artikel ini lebih menekankan peran kepemimpinan individual dan kurang membahas kepentingan ekonomi, struktur birokrasi, dan konflik antarsektor yang juga menentukan kebijakan kelautan. Kerangka tiga tingkat kesadaran juga bersifat linear sehingga perlu diuji dengan studi kasus. Meski demikian, tulisan ini memberi gambaran jelas tentang harapan komunitas akademik kelautan menjelang pergantian kepemimpinan nasional. Tulisan ini juga menarik dibaca bersama artikel-artikel lain yang terbit di Kompas pada hari yang sama, termasuk "Manusia Indonesia 2019" karya Saifur Rohman dan "Skandal Kebudayaan Kita" karya Radhar Panca Dahana, yang juga tersimpan dalam koleksi ini. Ketiganya ditulis dalam suasana pascapemilu legislatif dan sama-sama mempertanyakan kualitas kepemimpinan yang akan lahir dari Pemilu 2014, meskipun dari sudut berbeda: etika pemilih, kebudayaan, dan kelautan. Membaca ketiganya secara berdampingan membantu peneliti memahami ragam harapan dan kegelisahan kaum intelektual Indonesia pada masa transisi politik tersebut. Secara fisik, kliping berupa satu halaman koran berwarna kekuningan dengan bentuk potongan tidak beraturan di bagian kanan bawah. Ilustrasi berwarna masih jelas, dan teks umumnya terbaca baik meskipun beberapa baris pada kolom pertama dan ketiga sedikit kabur. Gambar yang diunggah telah diluruskan dan diperjelas untuk keterbacaan. Teks lengkap artikel tidak disalin ke dalam katalog ini karena hak ciptanya berada pada penulis dan penerbit; keterangan ini merupakan uraian kuratorial untuk membantu pengguna memahami isi, konteks, dan nilai penelitiannya. Subjek penelusuran yang sesuai meliputi kebijakan kelautan, kepemimpinan kelautan, nelayan, perikanan, Pemilu 2014, budaya bahari, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk keperluan kutipan, rujukan dapat ditulis sebagai berikut: Arif Satria, "Kepemimpinan Kelautan", Kompas, 3 Mei 2014, rubrik Opini.

Status hak cipta

Koleksi pribadi KBA13 Academy

Koleksi

Kliping