Mewujudkan TNI Bebas Korupsi

Ringkasan

Artikel opini Dedi Haryadi, Deputi Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, di harian Kompas, dengan ilustrasi karya Jitet, menanggapi deklarasi Panglima TNI Jenderal Moeldoko tentang pembentukan zona integritas (ZI) dan wilayah bebas korupsi (WBK) di lingkungan TNI. Penulis mempertanyakan keseriusan deklarasi itu, menyoroti bahwa dalam sepuluh tahun hanya kasus Djaja Suparman yang mencuat, lalu memaparkan studi indeks korupsi militer Transparency International (Januari 2013) yang menempatkan risiko korupsi militer Indonesia pada kategori sangat tinggi (Band E), sekelas Afganistan, Irak, dan Venezuela, di bawah Malaysia dan Singapura. Ia menguraikan indikator mutlak dan operasional menurut Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 20 Tahun 2012 yang harus dipenuhi, serta peran KPK, BPK, Kementerian PAN-RB, dan Ombudsman. Penulis menegaskan bahwa ZI dan WBK harus dibarengi penguatan kontrol politik oleh DPR hasil Pemilu 2014 dan kontrol publik oleh masyarakat sipil agar TNI bersih, profesional, dan mampu menjaga kedaulatan negara.