Penegakan Hukum dan Demokrasi
Kompas · Kompas, Kamis, 9 April 2015; rubrik Opini · 2015-04-09
Ringkasan
Artikel opini Masdar Hilmy di harian Kompas tentang hubungan penegakan hukum dan kualitas demokrasi, yang disebutnya ibarat dua sisi mata uang. Dengan merujuk Guillermo O'Donnell, penulis menilai penegakan hukum Indonesia masih tendensius, personal, dan parsial, lalu memaparkan lima fakta "banalitas hukum": hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, kriminalisasi pegiat antikorupsi, praperadilan Budi Gunawan yang menganulir status tersangka dari KPK, konflik kewenangan KPK dan Polri, serta wacana pemberian remisi bagi koruptor. Penulis menagih komitmen Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menegakkan hukum yang bebas korupsi dan memperingatkan bahaya involusi demokrasi bila pemberantasan korupsi melemah.
Cara mengutip
Masdar Hilmy, “Penegakan Hukum dan Demokrasi”, Kompas, Kompas, Kamis, 9 April 2015; rubrik Opini, 2015-04-09. Arsip dan Pustaka KBA13 Academy, KBA-KLP-2015-0004.
Dokumen terkait
Dari Darul Harb ke Darussalam: Konsistensi Ghazali Abbas Adan untuk Hak Asasi Manusia, Demokrasi & "Kemerdekaan" Aceh
Hasanuddin Yusuf Adan (editor)
Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih
Azyumardi Azra
Pers Kita Belum Bebas? (Kolom, Tempo, 9 Mei 2010)
Bambang Harymurti
