Kliping

Pilkada dan Lorong Ideologi Alternatif

Kompas · 2014-09-24

Ringkasan

Refly Harun membantah anggapan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung bertentangan dengan sila ke-4 Pancasila. Penulis menelusuri dua tafsir atas sila tersebut, risalah sidang BPUPKI, dan kedudukan MPR sebelum amandemen UUD 1945. Menurutnya, DPRD tidak dapat disamakan dengan MPR sebagai penjelmaan rakyat, sehingga pemilihan oleh DPRD tidak lebih sesuai dengan sila ke-4.

Nomor inventaris
KBA-KLP-2014-0001
Jenis dokumen
Kliping
Sumber terbitan
Kompas
Tanggal terbit
2014-09-24
Penulis
Refly Harun
Klasifikasi LC
JQ760–779 — Pemerintahan dan politik Indonesia
Subjek LCSH
Elections -- Indonesia Local elections -- Indonesia
Kategori BISAC
POL008000 POLITICAL SCIENCE / Political Process / Campaigns & Elections
Tempat
Indonesia
Bahasa
Indonesia
Keterangan
Artikel opini dengan karikatur karya Didie SW. Terbit di tengah perdebatan RUU Pilkada pada September 2014. Penulis disebut sebagai praktisi hukum tata negara dan pemilu.
Status hak cipta
Koleksi pribadi KBA13 Academy
Koleksi
Kliping

Cara mengutip

Refly Harun, “Pilkada dan Lorong Ideologi Alternatif”, Kompas, 2014-09-24. Arsip dan Pustaka KBA13 Academy, KBA-KLP-2014-0001.